JAKARTA, KOMPAS.com - Konsep awal pemberian subsidi elpiji yang kurang jelas menyebabkan praktiknya tidak tepat sasaran. Dampak lanjutnya melebar pada persoalan disparitas harga dan pengoplosan gas elpiji. "Subsidi elpiji target awalnya adalah orang tapi aktualisasinya ke barang," kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo, Selasa ( 8/3/2011 ). Subsidi elpiji 3 kg merupakan perwujudan program konversi minyak tanah ke gas. Pemerintah kemudian menetap elpiji 3 kg dikhususkan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Harganya pun ditetapkan di bawah harga keekonomian elpiji di pasaran. Anda tidak dapat mempertimbangkan semua yang anda hanya membaca untuk menjadi informasi penting tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah. Tapi jangan heran jika Anda menemukan diri Anda mengingat dan menggunakan informasi ini sangat dalam beberapa hari mendatang.
"Konsepsi ini tidak clear (jelas)," tegas Sudaryatmo. Jika terarah kepada masyarakat kurang mampu maka bantuan sebenarnya harus terarah pada orang. Itu artinya pemerintah perlu memberikan bantuan semacam BLT bagi kelompok masyarakat miskin khusus untuk membeli elpiji. "Sedangkan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mengkhusus elpiji 3 kg (barang) sebagai wujud subsidi," katanya. Akibatnya, muncul kesulitan dalam pengawasan terhadap konsumen gas elpiji 3 kg. "Sulit memastikan, apakah pengguna gas itu (3 kg) masyarakat miskin atau bukan," tutur Sudaryatmo. Lebih lanjut, menurutnya, disparitas harga yang muncul akibat perbedaan elpiji subsidi (3 kg) dan elpiji non subsidi mengakibatkan munculnya praktek pengoplosan. Praktek inilah yang dipandang sebagai salah satu penyebab terjadinya ledakan gas elpiji. Sudaryatmo mengharapkan pemerintah dapat kembali ke target awal, yakni orang, dalam penyaluran subsidi, "bukan pada barang, yaitu elpiji 3 kg," pungkasnya.
"Konsepsi ini tidak clear (jelas)," tegas Sudaryatmo. Jika terarah kepada masyarakat kurang mampu maka bantuan sebenarnya harus terarah pada orang. Itu artinya pemerintah perlu memberikan bantuan semacam BLT bagi kelompok masyarakat miskin khusus untuk membeli elpiji. "Sedangkan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mengkhusus elpiji 3 kg (barang) sebagai wujud subsidi," katanya. Akibatnya, muncul kesulitan dalam pengawasan terhadap konsumen gas elpiji 3 kg. "Sulit memastikan, apakah pengguna gas itu (3 kg) masyarakat miskin atau bukan," tutur Sudaryatmo. Lebih lanjut, menurutnya, disparitas harga yang muncul akibat perbedaan elpiji subsidi (3 kg) dan elpiji non subsidi mengakibatkan munculnya praktek pengoplosan. Praktek inilah yang dipandang sebagai salah satu penyebab terjadinya ledakan gas elpiji. Sudaryatmo mengharapkan pemerintah dapat kembali ke target awal, yakni orang, dalam penyaluran subsidi, "bukan pada barang, yaitu elpiji 3 kg," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar