JAKARTA, KOMPAS.com " Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta yang akan digelar pada 2012 diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 250 miliar untuk dua putaran. Sebanyak 50 persen anggaran digunakan untuk honor petugas. Sisanya untuk penyediaan logistik dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta (Pemilukada DKI Jakarta). "Oleh karena itu, kami meminta Pemprov DKI Jakarta memerhatikan kebutuhan ini dan lebih intensif berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) terkait bagaimana proses penganggarannya dan besarannya. Seluruh anggaran 100 persen harus ditanggung APBD DKI Jakarta," kata Ketua KPUD DKI Jakarta Juri Ardiantoro seusai rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota DKI Jakata, Jumat (22/7/2011). Ia memaparkan, jumlah petugas yang dibutuhkan untuk menggelar Pemilukada 2012 mencapai 154.394 orang. Rinciannya, 40 petugas di tingkat provinsi, 1.200 petugas di enam kotamadya/kabupaten atau 200 petugas per kabupaten/kotamadya, 352 petugas untuk kecamatan atau 8 petugas per kecamatan, 1.602 petugas di tingkat kelurahan atau 6 petugas untuk satu kelurahan, 151.200 petugas di 16.800 tempat pemungutan suara (TPS) atau 9 petugas untuk satu TPS. Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.
Ditambahkan, KPUD mempersiapkan diri bahwa Pemilukada berlangsung dua putaran. Untuk menang, calon harus meraih 50 persen suara sah. Jika calonnya banyak, maka kemungkinan menang satu putaran adalah kecil sehingga harus dilaksanakan dua putaran. "Jika bisa satu putaran, maka itu akan lebih bagus lagi. Dengan begitu, sisa biaya tadi akan dikembalikan lagi ke kas negara. Namun, anggaran ini nantinya juga akan dipakai untuk keputusan sela, seperti pemungutan atau penghitungan suara ulang," ungkapnya. Juri menambahkan, biaya besar ini nantinya juga akan dialokasikan untuk verifikasi data. Seperti diberitakan, salah satu syarat calon perseorangan atau independen adalah mengumpulkan dan menyerahkan 350.000 fotokopi KTP. "Kami harus verifikasi satu per satu dari 350.000 KTP tersebut, tidak bisa sampling atau acak. Lagi-lagi, verifikasi membutuhkan biaya besar," tandasnya.
Ditambahkan, KPUD mempersiapkan diri bahwa Pemilukada berlangsung dua putaran. Untuk menang, calon harus meraih 50 persen suara sah. Jika calonnya banyak, maka kemungkinan menang satu putaran adalah kecil sehingga harus dilaksanakan dua putaran. "Jika bisa satu putaran, maka itu akan lebih bagus lagi. Dengan begitu, sisa biaya tadi akan dikembalikan lagi ke kas negara. Namun, anggaran ini nantinya juga akan dipakai untuk keputusan sela, seperti pemungutan atau penghitungan suara ulang," ungkapnya. Juri menambahkan, biaya besar ini nantinya juga akan dialokasikan untuk verifikasi data. Seperti diberitakan, salah satu syarat calon perseorangan atau independen adalah mengumpulkan dan menyerahkan 350.000 fotokopi KTP. "Kami harus verifikasi satu per satu dari 350.000 KTP tersebut, tidak bisa sampling atau acak. Lagi-lagi, verifikasi membutuhkan biaya besar," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar