TEGAL, KOMPAS.com - Para petani di wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berharap bantuan gagal panen yang segera disalurkan pemerintah bisa tepat sasaran. Pendataan petani yang gagal panen harus selektif dan sesuai dengan kondisi di lapangan, agar yang mendapatkan bantuan benar-benar petani yang mengalami kerugian pada musim panen lalu. Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Akur Tani, Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Asmawi Azis, Rabu (29/6/2011) mengatakan, selain selektif, pemerintah juga harus memberikan pengertian kepada para petani, bahwa bantuan tersebut diberikan untuk kegagalan pada musim panen pertama, dan bukan untuk kegagalan yang akan terjadi. Menurut Asmawi, seharusnya bantuan segera disalurkan saat petani gagal panen. Saat itu, mereka sa ngat membutuhkan bantuan untuk modal menanam kembali. Namun kenyataannya, penyaluran bantuan pemerintah sering terkendala birokrasi sehingga terlambat. Oleh karena itu di tahun depan, pemerintah harus menyiapkan dana cadangan gagal panen. "Jadi petani tidak perlu menunggu, karena bantuan sifatnya darurat untuk modal tanam kembali," katanya. Anda dapat melihat bahwa ada nilai praktis dalam mempelajari lebih banyak tentang
. Dapatkah Anda memikirkan cara-cara untuk menerapkan apa yang telah dibahas sejauh ini?
Ia menambahkan, bantuan untuk petani seharusnya juga diwujudkan dalam bentuk barang, sesuai kebutuhan petani di masing-masing wilayah. Bantuan antara lain bisa diwujudkan dalam bentuk bantuan pupuk, benih, dan pestisida. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Brebes, Masrukhi Bachro mengatakan, hal terpenting dalam penyaluran dana bantuan gagal panen, yaitu pendataannya harus tepat. "Hal itu untuk menghindari adanya petani yang tidak gagal panen, tetapi mendapatkan bantuan. Yang penting pendataannya harus benar," ujarnya. Menurut dia, bantuan gagal panen bisa diwujudkan dalam bentuk barang maupun uang. Namun karena sudah terlambat, bantuan sebaiknya diwujudkan dalam bentuk uang. Selain itu, pemerintah juga harus segera merealisasikannya, sehingga bantuan tidak sekadar menjadi wacana. Hal senada disampaikan Ketua Gabungan Kelompok Tani Mekar Tani Desa Pagejugan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Mashadi. Menurut dia, pendataan bagi petani yang gagal panen harus dilakukan secara serius, agar bantuan tepat sasaran. Selain itu ia berharap, pemerintah daerah memiliki dana tanggap darurat untuk mengantisipasi gagal panen, sehingga bantuan bisa segera diberikan saat petani mengalami gagal panen. Bantuan yang disalurkan terlambat, tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh petani.
Ia menambahkan, bantuan untuk petani seharusnya juga diwujudkan dalam bentuk barang, sesuai kebutuhan petani di masing-masing wilayah. Bantuan antara lain bisa diwujudkan dalam bentuk bantuan pupuk, benih, dan pestisida. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Brebes, Masrukhi Bachro mengatakan, hal terpenting dalam penyaluran dana bantuan gagal panen, yaitu pendataannya harus tepat. "Hal itu untuk menghindari adanya petani yang tidak gagal panen, tetapi mendapatkan bantuan. Yang penting pendataannya harus benar," ujarnya. Menurut dia, bantuan gagal panen bisa diwujudkan dalam bentuk barang maupun uang. Namun karena sudah terlambat, bantuan sebaiknya diwujudkan dalam bentuk uang. Selain itu, pemerintah juga harus segera merealisasikannya, sehingga bantuan tidak sekadar menjadi wacana. Hal senada disampaikan Ketua Gabungan Kelompok Tani Mekar Tani Desa Pagejugan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Mashadi. Menurut dia, pendataan bagi petani yang gagal panen harus dilakukan secara serius, agar bantuan tepat sasaran. Selain itu ia berharap, pemerintah daerah memiliki dana tanggap darurat untuk mengantisipasi gagal panen, sehingga bantuan bisa segera diberikan saat petani mengalami gagal panen. Bantuan yang disalurkan terlambat, tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh petani.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar