JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan parkir aturan off street di Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk masih menyisakan ganjalan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan kawasan perniagaan tersebut. Asosiasi pedagang, pengusaha, dan juru parkir Gajah Mada-Hayam Wuruk menyesalkan tidak adanya informasi awal dan terputusnya komunikasi dengan pemerintah hingga saat ini. "Yang kami sesalkan, kami tidak mendapat informasi sedikit pun tentang aturan baru. Setelah diterapkan, kami juga tidak bisa berdialog dengan pihak pemerintah," kata Lieus Sungkharisma, Ketua Asosiasi Pengusaha, Pedagang, dan Juru Parkir Gajah Mada-Hayam Wuruk, kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (28/6/2011). Menurutnya, walaupun hanya sebagian kecil warga Jakarta yang terimbas penghapusan parkir di badan jalan (on street) 24 jam di kawasan tersebut, pemerintah perlu mendengarkan terlebih dahulu pertimbangan dan aspirasi mereka. "Kalau tiba-tiba (penerapan aturan), kami tidak bisa mengantisipasi dan mencari titik temu untuk mendukung program pemerintah," tutur Lieus. Dia mengatakan, jika ada pemberitahuan, para pedagang kaki lima dan juru parkir, misalnya, sudah bisa mengantisipasi dampak lanjut penerapan parkir off street. "Kami sangat mendukung Jakarta yang rapi dan teratur, bersih dan nyaman. Tapi jangan seperti ini caranya. Seolah-olah kami bukan warga Jakarta," ujar Lieus. Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.
Apalagi, setelah aturan ditetapkan ruang komunikasi dengan pemerintah tetap ditutup. Telah lima kali aksi unjuk rasa dilakukan asosiasi tersebut, namun hasilnya tetap nihil. "Hanya aksi di DPRD (DKI Jakarta) yang mendapat sambutan. Tapi, mereka kan sekadar fasilitator," kata Lieus. Dalam pertemuan dengan DPRD pada 21 Juni lalu, salah satu rekomendasi dari DPRD adalah memfasilitasi pertemuan dengan Kepala Dinas Perhubungan pada tanggal 23 Juni 2011. Sayangnya, hal itu tidak terealisasi. "Janji ketemu di DPRD, dia enggak datang. Wakilnya juga enggak ada," ungkap Lieus. Hal yang sama terjadi saat mereka melakukan unjuk rasa di depan kantor Wakil Presiden, Senin (27/6/2011). Tak satu pun pihak yang datang menemui mereka. "Kami sadar, sulitnya bertemu Wapres. Tapi staf-staf dia kan banyak. Kami sudah puas jika ada yang disebut staf atau utusan wapres datang menemui kami," ucap Lieus. Karena itu, dia mengharapkan pihak pemerintah, khususnya Gubernur dan Kadis Perhubungan bersedia membuka pintu dialog dengan mereka. Tujuannya, untuk meminimalkan dampak negatif bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari kehidupan perniagaan di kawasan Gajah Mada-Hayam Wuruk. "Ini menyangkut hidup orang, mata pencaharian orang, warga Jakarta, mulai dari pengusaha sampai pedagang kaki lima dan petugas parkir yang tak bisa diabaikan," ujar Lieus.
Apalagi, setelah aturan ditetapkan ruang komunikasi dengan pemerintah tetap ditutup. Telah lima kali aksi unjuk rasa dilakukan asosiasi tersebut, namun hasilnya tetap nihil. "Hanya aksi di DPRD (DKI Jakarta) yang mendapat sambutan. Tapi, mereka kan sekadar fasilitator," kata Lieus. Dalam pertemuan dengan DPRD pada 21 Juni lalu, salah satu rekomendasi dari DPRD adalah memfasilitasi pertemuan dengan Kepala Dinas Perhubungan pada tanggal 23 Juni 2011. Sayangnya, hal itu tidak terealisasi. "Janji ketemu di DPRD, dia enggak datang. Wakilnya juga enggak ada," ungkap Lieus. Hal yang sama terjadi saat mereka melakukan unjuk rasa di depan kantor Wakil Presiden, Senin (27/6/2011). Tak satu pun pihak yang datang menemui mereka. "Kami sadar, sulitnya bertemu Wapres. Tapi staf-staf dia kan banyak. Kami sudah puas jika ada yang disebut staf atau utusan wapres datang menemui kami," ucap Lieus. Karena itu, dia mengharapkan pihak pemerintah, khususnya Gubernur dan Kadis Perhubungan bersedia membuka pintu dialog dengan mereka. Tujuannya, untuk meminimalkan dampak negatif bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari kehidupan perniagaan di kawasan Gajah Mada-Hayam Wuruk. "Ini menyangkut hidup orang, mata pencaharian orang, warga Jakarta, mulai dari pengusaha sampai pedagang kaki lima dan petugas parkir yang tak bisa diabaikan," ujar Lieus.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar