JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat pengurusan surat keputusan pensiun bagi pegawai negeri sipil. Instansi yang dimaksud Presiden adalah kementerian tempat PNS bekerja, Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dan Sekretariat Kabinet. Percepatan dilakukan agar tidak merugikan PNS yang hendak pensiun. Hal ini disampaikan Presiden setelah menerima laporan dari masyarakat. "Contoh proses pengiriman dari instansi ke BAKN dari tanggal 11 Oktober 2010 hingga 29 Oktober 2010 dicek, masuk pertimbangan teknis ke BAKN ke Seskab 17 Februari 2011, artinya di BAKN empat bulan. Ini yang lama. Proses di Seskab 18 Februari hingga 6 Mei 2011, tiga bulan, terlalu lama maka total menjadi tujuh bulan," kata Presiden ketika membuka rapat kabinet terbatas di bidang polhukam di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (23/5/2011). Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Presiden mengatakan, penelaahan ini telah ditembuskan ke Wakil Presiden Boediono, Kepala BAKN, dan pejabat terkait lainnya. Presiden juga meminta pemrosesan surat keputusan pensiun PNS dapat mencontoh prestasi TNI-Polri. Di tubuh TNI-Polri, dua bulan sebelum seseorang pensiun, surat keputusannya telah ditandatangani. Selain mengenai lambannya pengurusan SK pensiun, Presiden mengaku menerima laporan masyarakat terkait berkembangnya aliran NII, pemberantasan kejahatan terorisme, masukan agar Pancasila dimasukkan dalam kurikulum sekolah, serta pencegahan kecelakaan transportasi, baik udara, laut, maupun darat. Tak hanya itu, Presiden juga menerima laporan soal wacana legalisasi ganja. "Sampai 15 Mei, ada 3.323.607 SMS dan 111.267 surat. Inilah yang saya gunakan sebagai termometer untuk mengukur suhu denyut nadi kehidupan masyarakat karena biasanya disampaikan terbuka, terus terang," katanya.
Presiden mengatakan, penelaahan ini telah ditembuskan ke Wakil Presiden Boediono, Kepala BAKN, dan pejabat terkait lainnya. Presiden juga meminta pemrosesan surat keputusan pensiun PNS dapat mencontoh prestasi TNI-Polri. Di tubuh TNI-Polri, dua bulan sebelum seseorang pensiun, surat keputusannya telah ditandatangani. Selain mengenai lambannya pengurusan SK pensiun, Presiden mengaku menerima laporan masyarakat terkait berkembangnya aliran NII, pemberantasan kejahatan terorisme, masukan agar Pancasila dimasukkan dalam kurikulum sekolah, serta pencegahan kecelakaan transportasi, baik udara, laut, maupun darat. Tak hanya itu, Presiden juga menerima laporan soal wacana legalisasi ganja. "Sampai 15 Mei, ada 3.323.607 SMS dan 111.267 surat. Inilah yang saya gunakan sebagai termometer untuk mengukur suhu denyut nadi kehidupan masyarakat karena biasanya disampaikan terbuka, terus terang," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar