JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menuturkan, hingga saat ini pihaknya mengaku belum menerima laporan pengiriman beras impor dari Vietnam. Perum Bulog memperkirakan, beras impor asal Vietnam baru akan masuk pada pekan depan. "Kita harapkan minggu depan sudah mulai masuk. Paling lambat akhir Oktober masuk, karena sesuai kontrak dengan Vietnam, yaitu mulai Agustus hingga Oktober 2011," katanya, saat dihubungi KONTAN, Selasa (16/8/2011). Sutarto bilang, lamanya pengiriman ini karena faktor cuaca dan faktor pembongkaran yang lambat. Dia berharap, pengiriman beras impor asal Vietnam tersebut bisa terlaksana sesuai rencana, yaitu pada Agustus ini. Namun, katanya, masa pengiriman memerlukan waktu yang cukup lama, mengingat jumlah beras impor mencapai 500.000 ton. "Mereka menyebut Agustus ini paling tidak mereka sudah berangkat dari sana. Tapi ada yang memerlukan waktu 3-4 hari perjalanan, tergantung jarak sampai ke pelabuhan di Indonesia, karena jarak ke Pulau Jawa dan ke Papua tentu berbeda," terangnya. Anda tidak dapat mempertimbangkan semua yang anda hanya membaca untuk menjadi informasi penting tentang
. Tapi jangan heran jika Anda menemukan diri Anda mengingat dan menggunakan informasi ini sangat dalam beberapa hari mendatang.
Selain itu, lanjutnya, mengingat jumlah beras asal Vietnam yang diimpor cukup besar, maka pengiriman akan dilaksanakan secara bertahap. Terlebih, sarana dan prasarana di pelabuhan-pelabuhan Indonesia kurang memadai untuk menampung pengiriman sekaligus dalam jumlah besar. Untuk itu, Sutarto mengaku pihaknya akan mengatur penerimaan beras impor yang dikirim melalui sekitar 20 pelabuhan di Indonesia itu. Hal ini juga dimaksudkan, agar kapal-kapal Vietnam tersebut tak mengantri terlalu lama di pelabuhan-pelabuhan tersebut. "Jadi saya juga tidak mau kapal ini ngantri terlalu lama. Nanti kena denda dan macam-macam. Jangan sampai nanti kita rugi di situ, jadi diatur di 20 pelabuhan itu," jelasnya. Sebelumnya, Bulog menyebut, pihaknya terpaksa mengimpor beras lantaran pasokan dalam negeri cenderung menurun. Menurut Sutarto, impor merupakan opsi terakhir pengadaan beras untuk mencukupi cadangan beras. Namun, hingga saat ini Bulog mengaku baru memiliki kesepakatan mengimpor beras dari Vietnam sebanyak 500.000 ton. Beras dari Vietnam tersebut nantinya akan masuk langsung ke 20 pelabuhan besar di Indonesia agar tidak lagi dilakukan pemindahan beras apabila dibutuhkan di daerah tertentu. Namun, untuk pelabuhan di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah tidak akan dimasuki beras impor karena kedua daerah tersebut belum berkenan. Sementara, anggota DPR Rofi Munawar menilai, kebijakan impor tersebut merugikan petani dalam negeri. Dia mengatakan, operasi pasar memang perlu dilakukan untuk menstabilkan harga, tetapi operasi pasar yang masif harus di imbangi dengan daya serap yang tinggi pula di tingkat petani. "Karena jika tidak seimbang stok akan cepat habis," paparnya. (Irma Yani/Kontan)
Selain itu, lanjutnya, mengingat jumlah beras asal Vietnam yang diimpor cukup besar, maka pengiriman akan dilaksanakan secara bertahap. Terlebih, sarana dan prasarana di pelabuhan-pelabuhan Indonesia kurang memadai untuk menampung pengiriman sekaligus dalam jumlah besar. Untuk itu, Sutarto mengaku pihaknya akan mengatur penerimaan beras impor yang dikirim melalui sekitar 20 pelabuhan di Indonesia itu. Hal ini juga dimaksudkan, agar kapal-kapal Vietnam tersebut tak mengantri terlalu lama di pelabuhan-pelabuhan tersebut. "Jadi saya juga tidak mau kapal ini ngantri terlalu lama. Nanti kena denda dan macam-macam. Jangan sampai nanti kita rugi di situ, jadi diatur di 20 pelabuhan itu," jelasnya. Sebelumnya, Bulog menyebut, pihaknya terpaksa mengimpor beras lantaran pasokan dalam negeri cenderung menurun. Menurut Sutarto, impor merupakan opsi terakhir pengadaan beras untuk mencukupi cadangan beras. Namun, hingga saat ini Bulog mengaku baru memiliki kesepakatan mengimpor beras dari Vietnam sebanyak 500.000 ton. Beras dari Vietnam tersebut nantinya akan masuk langsung ke 20 pelabuhan besar di Indonesia agar tidak lagi dilakukan pemindahan beras apabila dibutuhkan di daerah tertentu. Namun, untuk pelabuhan di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah tidak akan dimasuki beras impor karena kedua daerah tersebut belum berkenan. Sementara, anggota DPR Rofi Munawar menilai, kebijakan impor tersebut merugikan petani dalam negeri. Dia mengatakan, operasi pasar memang perlu dilakukan untuk menstabilkan harga, tetapi operasi pasar yang masif harus di imbangi dengan daya serap yang tinggi pula di tingkat petani. "Karena jika tidak seimbang stok akan cepat habis," paparnya. (Irma Yani/Kontan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar