JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional bertanggung jawab dalam mensinergikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan program pemerintah lainnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, dalam acara jamuan buka puasa yang diselenggarakan oleh kementeriannya di Jakarta, Selasa (23/8/2011). Armida menyebutkan, sebagian besar tim Bappenas berada di tim nasional yang berpusat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tapi selain itu, Bappenas pun mempunyai tim khusus untuk memperdalam konektivitas dan ada tim yang akan mensinergikan MP3EI dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). "Sehingga nanti MP3EI itu terintegrasi dengan yang lain-lain," ujar Armida. Jika fakta
Anda out-of-date, bagaimana yang mempengaruhi tindakan dan keputusan? Pastikan Anda tidak membiarkan slip
informasi penting oleh Anda.
Program MP3EI yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei lalu, lanjut dia, memang harus sinkron dengan program pemerintah lainnya. "Beberapa MP3EI kan sama dengan RKP, misalkan (proyek) yang di Jawa, (di bidang) infrastruktur saja, untuk kita menyelesaikan double track lintas kereta api jalur utara. Tadinya akan selesai 2014. Tapi kita tarik harus selesai tahun 2013. Nah (proyek itu sudah di RPJMN (dan) di RKP, (tapi) ada juga di MP3EI," tegas dia. Selain mensinergikan sejumlah kebijakan pemerintah terkait pembangunan, Bappenas juga bertanggung jawab untuk memperhatikan sejumlah aspek dalam pelaksanaan MP3EI. Ia menuturkan, Bappenas harus memastikan bahwa MP3EI memperhatikan aspek kesenjangan. Termasuk memastikan bahwa proyek harus memiliki multiplier effect sesuai dengan prinsip pemerintah pro growth, pro job, dan pro poor."Secara tata ruang juga sesuai. Juga secara lingkungan (untuk) bisa mendukung daya dukung lingkungan di daerah. Nah itu kan harus didudukkan, nanti misalnya asal bangun nggak sinkron," tambah dia. Sementara itu, masih terkait dengan MP3EI, ia menginformasikan bahwa pada hari Jumat (26/8/2011) ini, pemerintah akan kembali mengadakan rapat mengenai KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). "Jadi hari Jumat, Insya Allah, akan ada rapat lagi di kantor Menko, mau di-dok mengenai KP3EI. Komite itu kan pelaksana. Nanti komite itu dilengkapi pokja (kelompok kerja). (Akan ada) tiga pokja. Pokja satu (mengenai) debottlenecking, ketuanya Sesmenko Perekonomian. Pokja dua (mengenai) konektivitas domestik, ketuanya Wamen kita (Bappenas), (dan) pokja tiga (mengenai) SDM (dan) iptek, ketuanya Pak Wamen Diknas," sebutnya, di mana pokja ini ditujukan untuk menjabarkan rencana aksi.
Program MP3EI yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei lalu, lanjut dia, memang harus sinkron dengan program pemerintah lainnya. "Beberapa MP3EI kan sama dengan RKP, misalkan (proyek) yang di Jawa, (di bidang) infrastruktur saja, untuk kita menyelesaikan double track lintas kereta api jalur utara. Tadinya akan selesai 2014. Tapi kita tarik harus selesai tahun 2013. Nah (proyek itu sudah di RPJMN (dan) di RKP, (tapi) ada juga di MP3EI," tegas dia. Selain mensinergikan sejumlah kebijakan pemerintah terkait pembangunan, Bappenas juga bertanggung jawab untuk memperhatikan sejumlah aspek dalam pelaksanaan MP3EI. Ia menuturkan, Bappenas harus memastikan bahwa MP3EI memperhatikan aspek kesenjangan. Termasuk memastikan bahwa proyek harus memiliki multiplier effect sesuai dengan prinsip pemerintah pro growth, pro job, dan pro poor."Secara tata ruang juga sesuai. Juga secara lingkungan (untuk) bisa mendukung daya dukung lingkungan di daerah. Nah itu kan harus didudukkan, nanti misalnya asal bangun nggak sinkron," tambah dia. Sementara itu, masih terkait dengan MP3EI, ia menginformasikan bahwa pada hari Jumat (26/8/2011) ini, pemerintah akan kembali mengadakan rapat mengenai KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). "Jadi hari Jumat, Insya Allah, akan ada rapat lagi di kantor Menko, mau di-dok mengenai KP3EI. Komite itu kan pelaksana. Nanti komite itu dilengkapi pokja (kelompok kerja). (Akan ada) tiga pokja. Pokja satu (mengenai) debottlenecking, ketuanya Sesmenko Perekonomian. Pokja dua (mengenai) konektivitas domestik, ketuanya Wamen kita (Bappenas), (dan) pokja tiga (mengenai) SDM (dan) iptek, ketuanya Pak Wamen Diknas," sebutnya, di mana pokja ini ditujukan untuk menjabarkan rencana aksi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar