JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah yakin kemacetan lalu lintas di Ibukota DKI Jakarta dapat diatasi meskipun dilakukan secara bertahap dan tidak secara sekaligus dijalankannya. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) Kuntoro Mangkusubroto, yang juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), saat ditanya pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (5/1/2011). "Bisa saja diatasi. Namun, pemecahan kemacetannya tidak bisa dilakukan sekaligus. Akan tetapi, secara bertahap," tandas Kuntoro. Ia kemudian menyebutkan contoh mengurai kemacetan seperti memperpendek jarak tempuh angkutan di koridor pinggiran kota menuju pusat kota Jakarta. "Ada banyak koridor. Namun, harus difokuskan dulu seperti koridor dari Serpong, Tangerang, menuju Dukuh Atas di dalam kota Jakarta, dan dari Depok, Jawa Barat, menuju Dukuh Atas. Jadi, dua koridor itu yang diatasi dulu mengingat selama ini dua koridor itu yang dikeluhkan," ujar Kuntoro. Sebelumnya, di Istana Wakil Presiden, Kuntoro mengikuti rapat mengenai penanganan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta yang dipimpin oleh Wapres Boediono. Rapat ini merupakan rapat lanjutan dari rapat sebelumnya yang pernah dipimpin Wapres beberapa waktu lalu. Selain dihadiri sejumlah menteri dan pejabat terkait seperti Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) DKI Jakarta Irjen (Pol) Sutarman, rapat juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Walikota Depok Nurmahmudi dan Wakil Gubernur Banten Masduki. Rapat sebelumnya, Oktober tahun lalu, Wapres menetapkan 17 langkah untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Langkah-langkah itu di antaranya mulai dari pengaturan kendaraan, perpakiran, electronic road pricing (ERP), pembangunan angkutan transportasi massal (MRT) dan monorel, penggunaan dan penetapan harga gas, sampai kebijakan lalu lintas serta lainnya. If you don't have accurate details regarding mobil keluarga ideal terbaik indonesia, then you might make a bad choice on the subject. Don't let that happen: keep reading.
Perpendek jarak tempuh Sementara, menurut Fauzi Bowo, dari dua koridor yang difokuskan untuk diatasi terlebih dulu, yaitu koridor Serpong-Dukuh Atas dan Depok-Dukuh Atas, seluruh moda angkutannya harus tersinkronisasi. Mulai dari angkutan punggir kota, kereta api hingga busway-nya, termasuk masalah penertiban perpakiran di pinggiran jalannya. Namun, kata Fauzi, tanggung jawabnya, bukan hanya pemerintah provinsi DKI Jakarta saja, akan tetapi juga Pemerintah Kabupaten Depok dan Provinsi Banten. "Dengan contoh dua koridor tersebut, kita menginginkan jarak tempuh dari Depok-Dukuh Atas yang berjarak 25 kilometer dengan waktu tempuh 75 menit sebelumnya, nantinya akan dipercepat menjadi 60 menit," kata Fauzi. Adapun, koridor Serpong-Dukuh Atas yang berjarak 34 kilometer dengan waktu tempuh dua jam akan dipersingkat menjadi 80 menit waktu tempuhnya. "Target perpendek waktu tempuh itu akan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan ke depan ini," tandas Fauzi. Sutarman menambahkan, terkait upaya mengatasi kemaceten lalu lintas di dua koridor tersebut, Sutarman mengatakan Wapres Boediono telah menginstruksikan agar kepolisian segera melakukan penindakan terhadap pengguna kendaraan yang memarkir kendaraannya secara sembarangan. Ada kendala lebih jauh Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat mengakui untuk menerapkan langkah mengurai lalu lintas di DKI Jakarta, masih adanya kendala seperti Undang-Undang Pendapatan Dan Retribusi Daerah dalam penerapan ERP. "Masalah lain adalah perlunya revisi peraturan pemerintah mengenai usia kendaraan angkutan kota yang harus dilakukan dengan jangka waktu dua bulan ke depan," papar Yopie. Masalah lainnya adalah perlunya peraturan pemerintah dan revisi peraturan daerah untuk pengaturan tender calon investor MRT.
Perpendek jarak tempuh Sementara, menurut Fauzi Bowo, dari dua koridor yang difokuskan untuk diatasi terlebih dulu, yaitu koridor Serpong-Dukuh Atas dan Depok-Dukuh Atas, seluruh moda angkutannya harus tersinkronisasi. Mulai dari angkutan punggir kota, kereta api hingga busway-nya, termasuk masalah penertiban perpakiran di pinggiran jalannya. Namun, kata Fauzi, tanggung jawabnya, bukan hanya pemerintah provinsi DKI Jakarta saja, akan tetapi juga Pemerintah Kabupaten Depok dan Provinsi Banten. "Dengan contoh dua koridor tersebut, kita menginginkan jarak tempuh dari Depok-Dukuh Atas yang berjarak 25 kilometer dengan waktu tempuh 75 menit sebelumnya, nantinya akan dipercepat menjadi 60 menit," kata Fauzi. Adapun, koridor Serpong-Dukuh Atas yang berjarak 34 kilometer dengan waktu tempuh dua jam akan dipersingkat menjadi 80 menit waktu tempuhnya. "Target perpendek waktu tempuh itu akan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan ke depan ini," tandas Fauzi. Sutarman menambahkan, terkait upaya mengatasi kemaceten lalu lintas di dua koridor tersebut, Sutarman mengatakan Wapres Boediono telah menginstruksikan agar kepolisian segera melakukan penindakan terhadap pengguna kendaraan yang memarkir kendaraannya secara sembarangan. Ada kendala lebih jauh Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat mengakui untuk menerapkan langkah mengurai lalu lintas di DKI Jakarta, masih adanya kendala seperti Undang-Undang Pendapatan Dan Retribusi Daerah dalam penerapan ERP. "Masalah lain adalah perlunya revisi peraturan pemerintah mengenai usia kendaraan angkutan kota yang harus dilakukan dengan jangka waktu dua bulan ke depan," papar Yopie. Masalah lainnya adalah perlunya peraturan pemerintah dan revisi peraturan daerah untuk pengaturan tender calon investor MRT.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar